Ruslan Kubais: Ngeri! Kalau Semua Korporasi Diberi Izin Seperti PT TBP di Pulau Obi

oleh -47 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Anggota DPRD Malut dari Dapil Halmahera Selatan, Ruslan Kubais mengatakan, keberlangsungan lingkungan hidup di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan kini sedang terancam.

Menurut Kubais, hal ini terjadi lantaran aktivitas pertambangan PT. Trimega Bangun Persada (TBP) diduga melakukan pengrusakan lingkungan dengan cara membuang limbah tambang dibuang ke laut dalam.

Langkah TBP terbilang sangat mulus, sebab Pemerintah Provinsi Maluku Utara merestui. Pada 2019 silam, Pemprov Maluku Utara melalui Dinas PMPTSP memberi izin lokasi perairan untuk TBP membuang limbah ke laut.

Langkah TBP makin mulus lagi, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut justru mengiyakan dengan mengatakan aktivitas itu tidak membahayakan untuk laut.

Tagal itu, DPRD Malut lantas membunyikan lonceng peperangan. Mereka mempertanyakan kenapa izin lokasi perairan itu bisa keluar. Wakil rakyat bahkan mendesak Pemprov Malut meninjau kembali izin tersebut.

Baca Juga  5 Film Terbaik Bertema Perang Dingin yang Bikin Kamu Melek Sejarah

Ruslan Kubais, menuding Pemprov Malut telah menjadi kaki tangan korporasi dan ikut mengkriminalisasi masyarakat.

“Izin untuk TBP adalah langkah keliru. Kita semua harus menentang itu. Nasib warga dan nelayan di Pulau Obi harus kita perjuangkan,” ujarnya, Sabtu Ruslan.

Anggota Dewan yang baru saja dilantik karena pergantian antar waktu ini menjadikan izin lokasi perairan dari Pemprov Malut kepada PT TBP sebagai catatan merah yang diakuinya akan terus dia perjuangankan.

Ruslan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara dan Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Aspek yang paling mendasar itu tercantum dalam pasal 10 tentang pemberian izin lokasi perairan. Wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing,” jelasnya

Baca Juga  Pasal 59 UU MK Dihapus, Pengamat dan Politisi Sebut Judicial Review Omnibus Law Sia-sia

Selain dasar itu, Ruslan juga khawatir, pemberian izin akan memberi keleluasaan kepada perusahaan pertambangan lain yang sedang membangun industri pengolahan atau smelter di Maluku Utara, akan melakukan hal yang sama. Jika itu sampai terjadi, maka laut di Maluku Utara tak punya masa depan lagi.

“Masyarakat Maluku Utara tidak bisa tinggal diam atas masalah ini. Kita tidak bisa memperoleh hasil instan untuk kesenangan sementara dan meninggalkan kerusakan seumur hidup untuk anak cucu kita. Kita harus lawan kebijakan seperti ini. Saya rasa ini adalah tanggung jawab kita semua,” tegas Ruslan. (red)