Porostimur.com, Ambon – Target pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp1,5 triliun dalam APBD 2026 belum sepenuhnya terealisasi.
Hingga kini, pembiayaan yang dilaporkan kepada DPRD Provinsi Maluku baru mencapai Rp296 miliar. Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp1,204 triliun dari target awal yang menjadi asumsi pembiayaan daerah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdullah Asis Sangkala. Ia meminta rencana pembiayaan dalam APBD Perubahan 2026 disesuaikan dengan realisasi pinjaman yang benar-benar tersedia.
“Dari target awal sebesar Rp1,5 triliun, pembiayaan yang telah dilaporkan kepada DPRD Provinsi Maluku baru mencapai Rp296 miliar,” kata Sangkala kepada wartawan di Ambon, Jumat (18/9/2026).
Menurut Sangkala, perbedaan antara target pembiayaan dan realisasi tersebut perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Sebab, sejumlah program dan kegiatan sebelumnya disusun dengan menggunakan asumsi pembiayaan yang jauh lebih besar. Ketika realisasi pinjaman belum mencapai target, struktur pembiayaan dan belanja daerah perlu kembali dihitung.
Rp196 Miliar dari SMI, Rp100 Miliar dari Bank Maluku-Malut
Sangkala menjelaskan, berdasarkan laporan pemerintah daerah yang diterima DPRD, pembiayaan yang telah diperoleh berasal dari dua sumber.
