Lalu muncul pertanyaan lain yang tak kalah menarik. Mengapa justru perkara “dugaan fitnah dan pencemaran nama baik,” yang bermula dari soal keaslian ijazah, itulah yang melahirkan ungkapan “sehina-hinanya” dan “serendah-rendahnya”?
Bukankah selama dua periode menjadi Presiden, Joko Widodo sudah berkali-kali menghadapi tuduhan yang jauh lebih keras? Ia pernah dituduh merusak demokrasi. Ia dituding membangun politik dinasti. Bahkan ada yang menyebutnya psikopat.
Pada akhir masa jabatannya, namanya bahkan masuk dalam daftar finalis yang diumumkan OCCRP dalam penghargaan tahunan yang kontroversial terkait korupsi dan kejahatan terorganisasi. Semua tuduhan itu dibantah oleh pihak Jokowi. Sebagiannya bahkan menjadi pemberitaan dunia.
Namun, di tengah gencarnya tuduhan-tuduhan yang jauh lebih keras tadi, publik tak pernah mendengar narasi bahwa Jokowi merasa “dihina sehina-hinanya” dan “direndahkan serendah-rendahnya” sebagaimana kini dibacakan jaksa dalam perkara Tifa. Tak satu pun yang melahirkan narasi bahwa Jokowi merasa “sehina-hinanya”.
Jika ditanya mengapa, jawabannya barangkali karena perkara ini tidak lagi dipahami semata sebagai perdebatan mengenai selembar dokumen. Ia telah berubah menjadi perkara tentang kehormatan pribadi sekaligus legitimasi seorang pejabat publik.
