Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur kemudian turun sebagai mediator. Pada Juni 2026, Pemkab mempertemukan perwakilan masyarakat Subaim dan manajemen PT ARA untuk membahas tuntutan pembayaran kompensasi lahan yang belum selesai.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara perusahaan dan masyarakat lingkar tambang tidak hanya menyangkut aktivitas produksi, tetapi juga menyentuh persoalan hak atas lahan, akses jalan produksi dan pembagian manfaat ekonomi.
Di sisi lain, manajemen PT ARA sebelumnya menyampaikan bahwa perusahaan telah beralih dari skema kompensasi ke skema pengadaan lahan sejak 2024. Perusahaan juga menyatakan menjalankan program pemberdayaan masyarakat atau PPM/ESG bagi masyarakat di wilayah operasionalnya.
Karena terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat dan perusahaan, persoalan tersebut membutuhkan verifikasi terhadap dokumen perjanjian, status lahan, bukti pembayaran, serta mekanisme pengadaan lahan yang digunakan masing-masing pihak.
IPW Soroti Penyidikan dan Status Notaris
Selain konstruksi perkara, IPW menyoroti penetapan tersangka terhadap Notaris LMT pada 8 Oktober 2025.
Menurut Sugeng, sebelumnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi Maluku Utara pada 19 Mei 2025 telah menyatakan penerbitan akta oleh Notaris LMT sesuai dengan ketentuan UU Kenotariatan dan tidak memberikan persetujuan untuk pemeriksaan.
