Sebelumnya, DPRD Halmahera Timur bahkan pernah menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan PT ARA dan PT Jaya Abadi Semesta terkait persoalan lingkungan di wilayah Kecamatan Wasile. Forum tersebut membahas keresahan masyarakat mengenai dugaan pencemaran yang berdampak terhadap lahan pertanian di Desa Bumi Restu dan Batu Raja.
Dengan demikian, polemik PT ARA memiliki beberapa lapisan persoalan: sengketa kepemilikan dan tata kelola perusahaan, hubungan dengan masyarakat pemilik lahan, aktivitas jalan hauling, dugaan persoalan lingkungan, serta kini proses hukum di Bareskrim Polri.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap perlu ditempatkan berdasarkan bukti, dokumen dan keputusan lembaga yang berwenang.
IPW Minta Kapolri Evaluasi Penanganan Perkara
Atas berbagai persoalan tersebut, IPW menilai penanganan LP 173 perlu dievaluasi secara internal untuk memastikan proses hukum berjalan objektif dan sesuai prosedur.
IPW menduga terdapat potensi pelanggaran terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, khususnya terkait standar operasional dalam penegakan hukum.
Karena itu, IPW berencana menyampaikan pengaduan resmi beserta dokumen hasil kajian kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kabareskrim Komjen Pol Syahar Diantono dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim.
