Situasi ini menciptakan celah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan tinggi yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas.
Alih-alih memberikan konsesi tambang, pemerintah dan perguruan tinggi seharusnya mencari alternatif pendanaan yang lebih etis dan berkelanjutan.
Beberapa di antaranya adalah mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui penelitian dan inovasi, mengembangkan inkubator bisnis berbasis teknologi terbarukan, serta mengoptimalkan potensi alumni untuk berkontribusi melalui endowment fund.
Sebagai contoh, banyak perguruan tinggi ternama di dunia yang sukses mendapatkan pendanaan mandiri melalui paten penelitian dan kerja sama industri.
Strategi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga relevan dengan misi perguruan tinggi sebagai pusat inovasi.
Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal kepada perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian di perguruan tinggi, sehingga menciptakan ekosistem kolaborasi yang sehat antara dunia akademik dan industri.
Konsesi tambang untuk perguruan tinggi adalah bentuk sesat pikir yang mengancam pendidikan tinggi di Indonesia.
Perguruan tinggi tidak seharusnya berubah menjadi korporasi yang hanya mengejar profit, melainkan tetap konsisten menjadi benteng ilmu pengetahuan, inovasi, dan pembentukan karakter masyarakat.
