Sidang MK: KPU Kepulauan Sula Akui Ada Selisih Suara di TPS 05 Falabisahaya

oleh -136 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) selaku Termohon, M. Jusril dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, pada TPS 05 Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara  sudah dilakukan penghitungan suara ulang sebagaimana rekomendasi Bawaslu, namun masih terdapat selisih 2 suara.

“Ada selisih perolehan suara pada TPS 05 di Desa Falabisahaya. Itu sudah dihitung kembali hingga pada tingkat kabupaten. Petugas sudah membaca surat suara satu-satu, tetapi tetap saja selisih 2 suara. Ternyata diketahui terdapat pengguna hak pilih yang kurang dua orang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bilang ini karena adanya pemilih yang tidak bertanda tangan. Sebab di daftar hadir kurang dua,” kata Jusril di hadapan sidang yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Saldi Isra di Ruang Sidang Panel III MKMK, Selasa (9/2/2021).

Baca Juga  Polisi Ringkus Suami Istri Pembuhuh Anak Angkat

Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, kembali menyelenggarakan sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan Termohon dan Pihak Terkait serta mengesahkan alat bukti.

Link Banner

Sementara itu, terkait rekomendasi penghitungan suara ulang seperti yang dilaksanakan Termohon tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Iwan Duwila menceritakan kronologis kejadian di TPS 05 Desa Falabisahaya.

Menurutnya, ketika dilakukan pleno di tingkat kabupaten awalnya terdapat selisih sejumlah 11 suara.

“Makanya kami mengeluarkan rekomendasi untuk hitung ulang, maka setelah dilakukan terdapat selisih 2 suara,” jelas Iwan yang hadir di persidangan dengan didampingi Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Ajuan Amusugi, seperti dilansir dari tandaseru.com.

Terkait dengan rekomendasi terhadap ditemukannya persoalan perolehan suara akibat pemilih disabilitas yang tidak tercatat di daftar pemilih tetap (DPT), namun tercatat menggunakan hak pilih, Iwan pun menceritakan kronologis peristiwanya.

Baca Juga  Korban Belum Ditemukan, Operasi Pencarian WN Amerika di Teluk Ambon Dilanjutkan Besok

Ketika ditemukan persoalan tersebut, Bawaslu pun melakukan klarifikasi dan kajian dan didapati posisi pemilih disabilitas yang datang ke TPS bersama dengan pendampingnya. Tetapi oleh penyelenggara diarahkan agar pendamping cukup menjadi wakil dari pemilih disabilitas.

“Jadi yang masuk ke TPS bukan pendamping dan pemilih disabilitasnya, tetapi pendampingnya saja. Maka dari kejadian itulah kesalahan terjadi yang mengakibatkan adanya rekomendasi untuk PSU,” ujar Iwan.

Sementara itu, Ajuan Amusugi mewakili Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengakui ada keterlambatan pengiriman rekomendasi untuk dilakukan PSU kepada Termohon. Hal ini terjadi mengingat rapat pleno baru selesai dilakukan pada 13 Desember 2020 pukul 22.00 WITA, sehingga diputuskan menyerahkan rekomendasi pada 14 Desember 2020 pukul 09.53 WITA.

Akibatnya, rekomendasi ini tidak dilaksanakan oleh Termohon karena telah melewati batas penyelesaian perkara.

“Mengenai batas waktu 4 hari kenapa tidak dikirim karena sudah malam dan kantor kami jauh dari KPU,” terang Ajuan.

Baca Juga  Informasi Peredaran Beras Plastik di Maluku Hoaks

Sebelumnya, Perkara Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Pasangan ini menggugat Penetapan KPU atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020.

Pemohon merasa bahwa proses penyelenggaraan pilkada diperoleh melalui serangkaian Tindakan manipulatif, pelanggaran, dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sehingga memenangkan pasangan calon tertentu.

Pelanggaran tersebut di antaranya adalah adanya jumlah total suara sah melebihi DPT, DPTb, dan melebihin jumlah surat suara cadangan di TPS, adanya mobilisasi pemilih di berbagai TPS, kemudian adanya pengumpulan KTP masyarakat secara masif untuk mencoblos secara tidak sah dan adanya penggelembungan suara dari pemilih disabilitas yang tidak tercatat di DPT (pemilih fiktif).

(red/tsc)