Porostimur.com, Manado – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Likupang Timur kembali menjadi sorotan publik. Setelah laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahun anggaran 2023 dinyatakan tuntas oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya: pembayaran ke vendor buku belum sepenuhnya dilunasi.
Laporan Lunas, Tapi Vendor Belum Dibayar Penuh
Temuan ini diungkap oleh lembaga pemantau anggaran pendidikan, Nusantara Justice Initiative (NJI), yang menyebut bahwa ada selisih besar antara laporan keuangan dan realisasi pembayaran. Kepala Sekolah SMKN 1 Likupang Timur Julius Apeles Pandeiroth, melaporkan belanja buku senilai Rp25 juta telah dilunasi, namun berdasarkan data yang dihimpun NJI, baru Rp12,5 juta yang dibayarkan kepada pihak vendor.
Pembayaran itu sendiri dilakukan dalam tiga tahap: Tahap pertama: Rp2.5, juta; Tahap kedua: Rp5 juta; dan Tahap ketiga: Rp5 juta (dibayarkan pada 5 Mei 2025)
Artinya, masih ada sisa Rp12.5 juta yang belum dibayarkan, meski laporan ke Dinas Pendidikan menyatakan telah selesai.
NJI Duga Ada Manipulasi dan Penggelapan
Ketua NJI Denny Susanto, SH, mengungkapkan keprihatinan atas temuan ini. Ia menyebut bahwa ada indikasi kuat praktik manipulasi laporan keuangan oleh pihak sekolah.
