Soal 46 TKA China, Hasby Yusuf Bilang Pemprov Malut Bafoya

oleh -1.979 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Polemik seputar kehadiran 46 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) China ke Pulau Obi, Maluku Utara kian memanas.

Pernyataan Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Maluku Utara, Hasim Daeng Barang yang menduga 46 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang tiba di Pelabuhan Obi, Halmahera Selatan memperpanjang ijin tinggal di Imigrasi dibantah oleh Ketua BKPRMI Maluku Utara, Hasby Yusuf.

Kepada porostimur.com, Hasby menegaskan agar pemerintah Provinsi Maluku Utara menghentikan alasan membela TKA asal China bahwa mereka hanya mengurus perpanjangan izin tinggal di Imigrasi.

“Ini saya berikan bukti: Paspor mereka dari Phonm Penh Kamboja pada tanggal 4 April 2020. Artinya alasan Pemprov Maluku Utara bahwa penerbangan internasional ditutup itu bohong”, papar Hasby.

“Mau kase pulang atau saya bongkar semua kebohongan Pemda Maluku Utara melindungi TKA asal China?”, ancamnya.

Baca Juga  Fonseca Senang dengan Kemenangan AS Roma

Hasby Yusuf mengaku memiliki semua bukti foro paspor 46 TKA asal China yang dating ke Maluku Utara akhir penanganan lalu.

“Kepala Imigrasi Ternate jangan tinggal diam, begitu juga Kadisnaker dan Bupati Halmahera Selatan”, imbau Hasby.

Untuk diketahui Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Maluku Utara, Hasim Daeng Barang kepada sejumlah media di Sahid Bella Hotel, Rabu (15/4/2020) mengatakan dirinya menduga 46 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang tiba di Pelabuhan Obi, Halmahera Selatan memperpanjang ijin tinggal di Imigrasi.

Sebab katanya, saat ini seluruh penerbangan internasional ditutup, sehingga tidak mungkin ada TKA yang masuk dalam wilayah Indonesia termasuk 46 TKA asal China yang tiba di Obi.

Baca Juga  Igor Saykoji Ceritakan Pergeseran Budaya Hiphop

“Saya menduga, ini analisa saya mereka itu memperpanjang ijin tinggal dan kembali lagi. Yang pasti resminya nanti disampaikan Disnakertrans karena itu tupoksi mereka,” kata Daeng Barang.

Hasim mengaku sampai saat ini belum mendapat laporan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), apakah TKA itu masuk dari China atau hanya meperpanjang ijin tinggal.

“Tupoksi ESDM soal IUP. Nanti Nakertrans saja, jangan sampai informasinya menjadi bias,” katanya. (red)