“Halmahera Tengah yang masuk sebagai kawasan industri nasional semestinya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Apalagi kehadiran investasi tambang, mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan negara, maka dengan demikian investasi itu pun diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Persoalannya lanjut Muttiara, bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan itu, jika BBM yang merupakan salah satu motor penggerak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat tidak cukup memenuhi kebutuhan. Patut diingat bahwa BBM adalah unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan menjadi baik, sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
Menurut Muttiara, solusi paling kongkrit adalah BPH Migas harus menghitung kembali rasio penggunaan BBM di kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan kondisi kekinian. Jangan sampai aktivitas pertambangan terus berjalan sementara aktivitas perekonomian masyarakat terhenti hanya karena keterbatasan BBM.
“Halmahera Tengah telah memberikan sumbangan devisa yang cukup besar bagi negara, oleh sebab itu pemerintah pusat melalui BPH Migas juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBM untuk masyarakat, sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih baik beriringan dengan aktivitas investasi pertambangan”, pungkasnya. (can)
