AMATI menyebut pengelolaan UD tersebut berkaitan dengan seorang berinisial S yang disebut sebagai salah satu manajer pada perusahaan LTU.
Atas dugaan tersebut, Leppuy meminta BGN melakukan verifikasi menyeluruh terhadap struktur kepemilikan, hubungan pengelola, mekanisme pengadaan, hingga aliran transaksi antara supplier dengan dapur MBG.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan tidak terjadi praktik yang mengarah pada monopoli atau rekayasa administratif untuk menghindari ketentuan teknis pengadaan.
“Hal ini harus dievaluasi karena terindikasi adanya praktik monopoli yang sengaja menyiasati aturan teknis BGN, namun pada akhirnya hanya memberikan keuntungan kepada korporasi besar dan mengabaikan tujuan utama program MBG,” tegasnya.
Leppuy menambahkan, AMATI akan menyampaikan persoalan tersebut kepada BGN pusat apabila tidak segera dilakukan evaluasi.
Pengelola Akui Gandeng UD Makmur Jaya
Sementara itu, Roy Fernada, perwakilan Mitra Yayasan Bina Desa Lestari, menjelaskan mekanisme pengelolaan dua dapur MBG yang berada di Dobo.
Menurut Roy, yayasan yang berkedudukan di Semarang tersebut saat ini menaungi dua dapur, yakni SPPG 01 dan SPPG 02 Durjela. Kedua dapur memiliki manajemen penerima manfaat yang terpisah.
“Untuk sekarang ada dua dapur yang dinaungi yayasan kami di Dobo,” ujar Roy.
