Saat itu, KPK menetapkan sebuah kasus untuk di SPRINDIK dengan istilah “tebang matang”. Tebang matang mempunyai prinsip mengungkap kasus yang sudah diselidiki cukup dalam, bukan karena kepentingan lainnya.
Kecenderungan arah KPK menyasar kelompok politik perubahan diperlihatkan dengan berlebihnya intensi KPK menyelidiki kasus-kasus yang berhubungan dengan capres Anies Baswedan, Cawapres Muhaimin Iskandar dan kelompok menteri partainya Surya Paloh, sosok yang memimpin desain politik besar perubahan.
Di saat bersamaan, KPK tidak berikhtiar mengambil kasus-kasus korupsi skala raksasa, seperti kasus pencucian uang 349 Triliun, kasus BTS, kasus minyak goreng, kasus ekspor 5 juta ton illegal nikel, kasus pendudukan lahan 3,2 juta Ha sawit illegal, dan lain sebagainya. Padahal, peluang KPK untuk menangani kasus itu dan atau mengawasi perjalanan kasus-kasus yang ditangani aparatur hukum lainnya, sangat diharap rakyat. Hal mana sesuai maksud berdirinya KPK untuk menangani kasus korupsi besar.
Selain itu, tentu saja KPK diharapkan seimbang dalam melihat potensi kelompok capres-cawapres lainnya, seperti kasus korupsi E-KTP yang melihat nama Ganjar Pranowo maupun kasus Food Estate yang terhubung dengan Prabowo Subianto. Belum lagi kasus KKN bisnis PCR yang menyasar kandidat cawapres Erick Thohir. Dan sinyalemen terkoneksinya skandal BTS dengan perusahaan suami Puan Maharani, tokoh sentral PDIP.
