Porostimur.com, Ternate – Mulai tahun 2023 mendatang, Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, menergetkan penghapusan tenaga honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) karena membebani keuangan pemerintah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate Samin Marsaoly, mengatakan penghapusan tenaga honorer sebenarnya sudah berlaku sejak lama. Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,di mana status pegawai yang bekerja di lingkup pemerintah hanya PNS dan PPPK.
Samin bilang, tenaga honorer atau PTT, akan dialihkan ke PPPK. Namun untuk menjadi PPPK, tenaga honorer atau PTT masih harus terlebih dahulu mengikuti tahapan seleksi yang dibuka pemerintah.
“Yang saat ini menjadi honor-honor itu nanti diakumulasi menjadi PPPK, tentu melalui mekanisme seleksi, misalnya guru, tenaga kesehatan dan lain sebagainya,” jelas Samin seperti dilansir tandaseru.com, Rabu (19/1/2022).
Rencana strategis lainnya, kata Samin, yakni pengalihan status dari honorer atau PTT menjadi tenaga outsourcing. Tenaga outsourcing yang diikat kontrak dengan pemerintah daerah ini pun masih akan disesuaikan dengan kebutuhan.
“Nanti dialihstatuskan semua menjadi outsourcing. Tapi itu sesuai kebutuhan. Jadi tidak serta merta dari 3.000 sekian PTT atau honorer itu dialihkan menjadi outsourcing, tidak. Jadi berdasarkan jumlah kebutuhan yang diterima,” tukasnya.
