@Porostimur.com | Ambon : Dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 ini, baik pemerintah Maluku maupun masyarakatnya, sangat menginginkan adanya penambahan kuota anak asli daerah yang lolos dalam seleksi dimaksud.
Sayangnya, dalam proses seleksi CPNS tahun 2018 ini, belum terlaksana secara serempak di seluruh wilayah Maluku.
Belum lagi, proses seleksi dimaksud mempersempit peluang putra daerah lolos dan mengabdi pada daerahnya sendiri.
Target pemerintah daerah di Maluku meloloskan putra daerah sebanyak mungkin yakni memenuhi kebutuhan tenaga guru dan bidan yang sedianya ditempatkan pada daerah terpencil, terislolasi dan terluar.
Salah satunya di Maluku yang mengedepankan konsep ini yakni Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).
Wajar, jika seluruh pemerintah kabupaten/kota di Maluku mengusulkan kepada Gubernur Maluku agar memintakan perlakuan khusus kepada Maluku dalam proses seleksi CPNS tahun 2018 ini.
Hal ini ditegaskan Bupati MTB, Petrus Fatlolon,SH,MH, saat berhasil dikonfirmasi wartawan, di Ambon, Rabu (14/11).
”Rencananya hari ini sebenarnya kita mau bertemu dengan Presiden. Tapi sangat tergantung dari waktu Bapak Presiden. Para kepala daerah sudah sepakat bersama dengan Bapak Gubernur untuk meminta langsung dari Bapak Presiden untuk ada perlakuan khusus terhadap proses seleksi CPNS di Provinsi Maluku,” ujarnya.
Sasaran diloloskannya putra daerah, akunya, bukan hanya memenuhi kuota tenaga yang dibutuhkan, namun juga mengisi kekosongan pelayanan kepada masyarakat langsung di lapangan, khususnya di desa-desa.
”Pertama, kita meminta agar supaya harus diperlakukan khusus Maluku paling tidak sama dengan Papua, karena kita di sini, soal fasilitas jaringan di daerah-daerah kan masih sangat terbatas. Kedua, fasilitas untuk pelaksanaan proses seleksi itu sendiri. Ketiga, dengan sistem ini sebenarnya menutup ruang untuk putra daerah lolos dalam proses seleksi CPNS. Padahal, kita harapkan sebagian besar itu adalah putra daerah, supaya nanti mereka bisa mengabdi penuh di daerah-daerahnya masing-masing. Sebab, kalau bukan putra daerah, kan pasti dia tidak betah bertugas di daerah, apalagi di kecamatan-kecamatan. Inikan prioritas pada guru dan bidan. Para guru dan bidan ini kan kita tugaskan di desa-desa. Ya, jadi kalau dia tidak berasal dari daerah setempat, akan sulit untuk dia bertugas dengan baik dan tidak seperti itu. Belum ada programnya, tetapi kita terus berupaya untuk pemerintah pusat bisa memberikan kebijakan,” jelasnya.
Tentang seleksi yang diselenggarakan sendiri, terangnya, saat ini pihaknya sangat pesimis dengan proses maupun hasilnya.
Selain itu, tambahnya, pihaknya baru sempat menyelenggarakan seleksi kepada 200 orang peserta dari total 404 yang terdaftar.
Sementara, rekapan hasil seleksi hari pertama hanya dihadiri 385 peserta, sementara 19 lainnya absen, sedangkan hanya 1 yang lolos yakni dr. Agnes Sarlotha Tabaleku yang merupakan dokter Ahli Pertama.
”Hari ini baru 200, hari ini hari pertama seleksi, tapi saya pesimis. Saya pesimis karena itu upaya untuk kita terus bersama dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku dan Papua, bapak gubernur kita mau menemui bapak presiden,” pungkasnya. (keket)
