Terkait Penolakan Pembangunan di Tapal Kuda, ini Tanggapan Ketua GAMKI

oleh -446 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Menyikapai kejadian pada, Selasa (2/2/2021) terkait penolakan pembangunan tempat ibadah di lokasi wisata Tapal Kuda, Ketua Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Heppy Lelapary pun angkat bicara.

Saat dihubungi, Heppy mengatakan masyarakat di Air Salobar bereaksi seperti itu karena hal ini terkesan diam (tersembunyi), banyak orang termasuk sebagian masyarakat setempat tidak tahu kalau akan ada pembangunan di lokasi tersebut. Kedua, menurutnya kebijakan Pangdam ini bertabrakan dengan aturan, termasuk rancangan pemerintah kota di dalam dokumen tata ruang wilayah Kecamatan Nusaniwe.

“Pangdam mestinya melakukan sosialiasasi ke masyarakat. Kan ini ada Forkopimda Maluku karena Forkopimda ini sudah seperti orang tua di Maluku untuk semua masyarakat tapi sepertinya kebijakan ini kebijakan sepihak, karena sampai sekarang pun belum mengantongi surat izin. Kalau mempelajari surat izin yang Pangdam ke Gubernur itu kan, mereka sudah memulai pekerjaan sebelum surat itu dikeluarkan” ujarnya via telepon, Rabu (03/02/2021).

Baca Juga  Tim Piranha Polda Papua Barat ringkus bandar togel wanita

“Kemudian hal yang berikut, sebagai warga Kota Ambon, masyarakat sudah tidak mau lagi berdebat soal agama karena masyarakat sangat memelihara keseimbangan hidup antar umat beragama dan memelihara toleransi. Dari sisi kesiapan sarana prasarana peribadatan kota ini juga sudah tercukupkan, kami punya Masjid Raya Al-Fatah, punya Gereja pusat Maranatha, Gereja Katedral dan lain sebagainya”, tandasnya.

Link Banner

Ia mengatakan akan mendukung upaya masyarakat Air Salobar karena selama ini memang mereka menjadi terganggu. Menurutnya jika akses ini dikuasai oleh TNI dengan pola-pola pengamanan tertentu, maka ini akan menjadi masalah. Pasalnya masyarakat setempat akan terbatas ruang geraknya di lokasi pantai tersebut.

Dosen Unpatti ini juga menandaskan, pemikiran dari mantan Pangdam yang dahulu, Doni Monardo sudah baik untuk menjadikan tempat itu sebagai lokasi rekreasi sekaligus pusat rekonsiliasi perjumpaan masyarakat di kota Ambon dan mestinya di ruang publik seperti ini tidak harus ada simbol-simbol agama yang muncul, sehingga Ia pun mempertanyakan apa maksud dan tujuan dari pembangunan tempat ibadah di lokasi tersebut?

Baca Juga  3 Bule Uzbekistan Jual Díri di Bali, Diduga Tak Punya Uang Pulang

Selain itu kata Lelapary, program Pangdam atau Kodam seharusnya dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder, semua unsur elemen masyarakat serta dengan Tokoh Agama di wilayah tersebut guna membahas rencana pembangunan sarana peribadatan milik agama tertentu karena itu bukan lahan milik Kodam.

“Kami menghindari perdebatan soal agama supaya jangan dinilai kami ini intoleran atau jangan sampai ada pembicaraan tentang larangan pembangunan masjid padahal bukan itu yang menjadi intinya. Kami harus menjaga keseimbangan antar umat beragama dan fasilitas peribadatan di Kota Ambon saya rasa sudah cukup”, katanya.

Kalau alasan pembangunan tersebut hanya untuk bina prajurit Kodam, Ia merasa hal ini tidak pas dengan situasi karena fasilitas peribadatan di Kota Ambon sudah cukup. Salah satunya ialah Islamic Center. Jika Pangdam ingin melaksanakan kegiatan bina parjurit bisa menggunakan fasilitas gedung tersebut.

Lelapary menyarankan jika Pangdam ingin melakukan pengabdian dengan uang sebanyak seperti itu, lebih baik Pangdam menjadi orang tua asuh bagi siswa atau mahasiswa, yang disituasi pandemi Covid ini bermasalah dengan keuangan pendidikan. Namun jika ingin membangun tempat peribadatan seharusnya berkoordinasi dengan Tokoh Agama.

Baca Juga  Terima Kamenkumham Maluku, Ini Pesan Kapolda Terkait Pengawasan Tahanan

Ia menambahkan, ruang publik seperti ini jangan dialihkan fungsinya. Biar itu jadi lokasi tempat perjumpaan masyarakat, rekonsiliasi, dan rekreasi. Kalau menggunakan simbol-simbol agama, Ia cemas hal ini bisa menimbulkan kecemburun sosial.

Jadi menurutnya, hal ini sudah salah sejak awal karena pertama masyarakat Air Salobar tidak pernah tersosialisasi. Kedua, kebijakan yang dinilai bertabrakan dengan perencanaan pembangunan pemerintah kota. Ketiga, sebagai bagian dari Forkopimda seharusnya Pangdam membicarakan hal ini dengan Tokoh Agama di Kota Ambon dan keempat, pembangunan ini terkesannya tersembunyi karena tidak ada papan pembangunan kegiatan, bahkan Lurah yang mempunyai wilayah pemerintahan di daerah tersebut juga tidak tahu tentang pembangunan ini. (alena)