Terkait Perombakan Kabinet, Akademisi Nilai Bupati Kepulauan Sula Terburu-buru

oleh -217 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adiningsih Mus (FAM) dinilai terlalu terburu-buru dalam melakukan perombakan kabinet

Pergantian pejabat secara masal pada, Selasa (8/6/2021) kemarin mendapat sorotan dari akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara, Sahrul Takim.

Sahrul menilai, kebijakan yang dilakukan oleh FAM bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 273/487/SJ Tahun 2020, tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Dan menabrak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Pasal 162 ayat (3) yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Baca Juga  Kerugian Negara Akibat Korupsi di Bank Maluku-Malut Capai Rp238,5 Miliar

Tak hanya itu, Sahrul menambahkan, kebijakan yang dilakukan oleh bupati itu juga
mengabaikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 73 Ayat 7 UU ASN Menegaskan Bahwa Mutasi
PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Sahrul bilang, mutasi dan rotasi bukan hal yang baru disebuah pemerintahan yang baru dipimpin oleh pejabat atau kepala daerah yang baru terpilih. Kepala daerah yang baru tentu menginginkan seluruh aparaturnya menjalankan visi dan misi serta program kerjanya. Namun hak progratif itu harus mempertimbangkan aturan main yang telah disediakan.

Berdasarkan sandaran regulasi tersebut, Sahrul menilai Bupati Kepulauan Sula terlalu terburu-buru mengambil keputusan, hingga tak terlebih dahulu melihat kualitas pejabat.

Baca Juga  Hari Raya Waisak, Napi WNA di Lapas Ambon Dapat Remisi

“Saya menilai bahwa Bupati Kepulauan Sula terlalu terburu-buru dalam melakukan mutasi dan rotasi terhadap pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, hingga tidak menilai dulu kualitas masing-masing pejabat,” jelasnya kepada jurnalis porostimur.com melalui pesan WhatsApp. Kamis (10/6/2021) malam.

Syahrul menduga, ada konflik kepentingan yang terkait dengan proses pilkada lalu yang tidak dapat dikelola dengan arif dan bijaksana.

“Terlihat sangat jelas, ini konflik kepentingan. Buktinya adalah seluruh OPD di pimpin oleh Plt,” tutupnya. (am)

No More Posts Available.

No more pages to load.