Latar militeristik dan pendekatan keamanan yang kerap dilekatkan pada kekuasaan Prabowo menjadikan setiap pembiaran sebagai pesan politis yang kuat.
Bahkan jika negara bukan bagian dari yang memerintahkan teror, ketidakmampuan atau ketidakseriusan negara mengungkap pelakunya tetap akan dibaca sebagai sinyal berbahaya.
Demokrasi tidak mati karena satu dekret otoriter, tetapi karena ketakutan yang dinormalisasi. Ketika teror dibiarkan tanpa konsekuensi, publik belajar satu hal, bahwa bersuara itu berisiko.
Dan dunia mencatat. Lembaga HAM internasional, pemantau kebebasan pers, hingga komunitas global akan membaca rangkaian ini sebagai indikator memudarnya demokrasi Indonesia. Label “demokrasi terbesar di Asia Tenggara” menjadi klaim rapuh ketika jurnalis, aktivis, dan warga kritis harus hidup dalam bayang-bayang ancaman.
Jika teror-teror ini tidak segera diungkap, jika pelakunya terus dibiarkan anonim, dan jika negara bersembunyi di balik bahasa prosedural tanpa keberanian politik, maka kesimpulannya sederhana dan pahit. Bermakna Indonesia sedang melangkah mundur.
Demokrasi yang membiarkan kepala babi dikirim ke jurnalis, bangkai ayam dan molotov dilempar ke rumah warga kritis, serta aktivis lingkungan diintimidasi hampir bersamaan, bukan demokrasi yang sehat. Ia adalah demokrasi yang dibiarkan digerogoti rasa takut.
