Tiga KMP 500 GT dan Masalah Pengelolaannya
Anos mengingatkan, Pemerintah Pusat sebelumnya telah menunjukkan komitmen membangun konektivitas antarpulau Maluku melalui pembangunan kapal penyeberangan.
Pada 20 Juli 2016, Kementerian Perhubungan menyerahkan tiga unit KMP berukuran masing-masing 500 GT kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Ketiganya kemudian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten untuk mendukung pelayanan transportasi penyeberangan di wilayah masing-masing.
Salah satunya adalah KMP Marsela, kapal yang dibangun Pemerintah Pusat pada 2010 dengan nilai pembangunan yang diberitakan sekitar Rp28,16 miliar.
Kapal tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan dioperasikan melalui BUMD PT Kalwedo. KMP Marsela memiliki peran penting karena melayani trayek perintis Ambon–Damer–Kisar–Leti–Moa–Lakor–Sermatang–Tepa–Letwurung–Dawelor–Marsela.
Namun, dalam perjalanan pengelolaannya, kapal tersebut menghadapi berbagai persoalan hingga akhirnya tidak lagi beroperasi. Kondisi itu kemudian bersinggungan dengan persoalan pengelolaan PT Kalwedo yang masuk dalam proses hukum.
Kisah serupa terjadi pada KMP Tanjung Kabat. Kapal yang dibangun pada 2012 dengan nilai sekitar Rp28,26 miliar tersebut diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan dikelola melalui BUMD daerah.
