“Untuk beras oplosan, kami tidak temukan. Namun, kami menemukan beras tanpa label yang menggunakan kemasan beras tertentu.
Hal ini tentu akan membuat resah masyarakat, karena kualitas beras yang dibeli berbanding terbalik dengan kemasannya. Ini menjadi perhatian kita bersama, agar bisa ditindaklanjuti,” tegas Abdi.
Ia menilai tindakan semacam ini rentan merugikan konsumen, apalagi di tengah fluktuasi harga pangan yang rawan dipolitisasi maupun dimainkan oleh oknum tak bertanggung jawab.
Pemda Siapkan Edaran dan Sanksi Tegas
Pemerintah Daerah, lanjut Abdi, akan segera mengeluarkan surat edaran resmi kepada para distributor dan pengecer. Isinya berupa imbauan dan peringatan keras agar tidak memainkan kualitas dan harga beras melalui pengemasan ulang yang menyesatkan.
“Kami akan mengeluarkan edaran, yang akan kami sampaikan ke distributor, maupun pengecer di Kepulauan Sula. Kalau memang masih kedapatan, akan kami tindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.
Langkah TPID ini diharapkan bisa menjamin perlindungan konsumen serta menjaga kestabilan harga beras di daerah, terutama menjelang momentum penting seperti Hari Kemerdekaan RI dan masuknya musim panen. (Jamil Gaus)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
