Even berpendapat alasan yang disampaikan Hendrata tersebut, merupakan suatu alasan keliru dan terkesan dibuat-buat.
”Kalau alasan bupati belum mau laksanakan pilkades hanya karena masyarakat belum matang dalam berdemokrasi, bagi kami itu merupakan alasan yang tidak mendasar dan sangat keliru, karena masyarakat sudah berulang-ulang kali lewati momentum pemilihan pemimpin secara langsung,”tegas mantan Ketua Komisariat Hukum HMI Cabang Ternate ini.
M. Natsir menambahkan, pihaknya menduga bupati yang belum mau melaksanakan pilakades bukan karena faktor kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi, namun penundaan tersebut karena faktor kepentingan politik Bupati Hendrata pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang.
Sebab, yang menjabat sebagai penjabat (Pj) Kepala Desa pada 45 desa yang masa jabatannya telah berakhir adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah daerah (Pemda) Kepsul yang ditunjuk langsung oleh bupati.
“Bupati belum mau laksanakan pilkades itu bukan karena faktor kematangan demokrasi masyarakat, tetapi itu untuk kepentingan politik bupati pada pilkada pada 2020 mendatang. Karena bagi kami terkait dengan masalah yang muncul setelah pilkades itu merupakan dinamika demokrasi,” ujar politisi Gerindra itu.
