Porostimur.com, Ambon – Ratusan warga empat negeri yang tergabung dalam (BAKH) Booi, Aboru, Kariu dan Hualoy mendatangi kantor DPRD Provinsi Maluku guna meminta agar tuntutan mereka tentang penyelesaian konflik Pelauw-Kariu dapat diterima dan ditindak lanjuti oleh DPRD.
Awalnya mereka mendatangi Kantor Gubernur Maluku dan Mapolda Maluku, namun karena tidak berhasil menemui gubernur maupun Kapolda, mereka akhirnya mendatangi gedung DPRD Maluku.
Kehadiran ratusan warga ini disambut oleh ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury.
Kordinator lapangan (Korlap) Komarudin
Tubaka menjelaskan, kedatangan mereka guna mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk secepatnya memulangkan masyarakat Negeri Kariu ke negerinya, paling lambat bulan Maret 2022.
Tubaka mendesak pemerintah agar sesegera mungkin mengucurkan dana pembangunan rumah warga Kariu.
“Kami mendesak Kapolda Maluku dan Pangdam Pattimurra untuk mendirikan pos keamanan secara permanen di perbatasan Negeri Kariu-Pelauw, Kariu-Dusun Ori, sesuai dengan statement mereka,” ujar Tubaka dalam orasinya di depan Kantor DPRD Maluku, Rabu (9/2/2022).
Tubaka juga mengatakan, mereka mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk secepatnya membangun rumah masyarakat Kariu yang terbakar saat penyerangan oleh masyarakat Pelau/Ori pada 26 Januari 2022 lalu.
