Oleh: Nazaruddin, Kolumnis
Di era ketika TikTok lebih cepat membentuk opini publik dibanding debat politik di televisi, kita menyaksikan pergeseran besar dalam cara masyarakat memahami dan menjalani demokrasi. Budaya pop—yang dulunya dianggap ringan, pinggiran, bahkan remeh—kini telah menjadi panggung utama pertarungan nilai, identitas, dan kuasa. Ia tak hanya soal hiburan; ia adalah cermin zaman.
Di Indonesia, budaya pop menjelma sebagai lanskap sosial-politik yang kian menentukan. Musik, meme, gaya busana, dan visual media sosial bukan lagi sekadar bentuk ekspresi diri, tetapi juga menjadi medium politik yang membentuk persepsi dan pilihan publik. Kita hidup dalam apa yang disebut Ariel Heryanto sebagai era “demokrasi afektif”, di mana perasaan, simbol, dan citra seringkali lebih menentukan dibanding argumen dan program.
Ini membawa kita pada kenyataan pahit tapi nyata: politik hari ini bukan soal siapa yang paling rasional atau visioner, melainkan siapa yang paling bisa “connect” secara emosional. Karisma mengalahkan kapasitas. Viral lebih penting dari visi. Demokrasi pun digeser dari arena ide ke panggung pencitraan. Seperti dicatat Yudi Latif, demokrasi kita telah mengalami “elektoralisasi”, di mana pemilihan umum berubah menjadi kontes popularitas berbiaya mahal.
