“Kita bersama sadari bahwa instansi pemerintah merupakan perangkat negara yang mempunyai tugas pokok serta tanggung jawab yang sangat berat terhadap masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu penerapan prinsip-prinsip good governance adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar atau ditunda, program atau kegiatan yang dilaksanakan harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan tanpa terkecuali dalam hal pelayanan publik, sesuai dengan sistem dan standar pelayanan pemerintah, sehingga kepercayaan publik kepada aparatur Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan semakin meningkat kearah yang lebih baik,” terangnya.
Menurutnya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas aparatur Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya, yaitu seperti minimnya sumber akses informasi dan komunikasi, aparatur desa yang tidak diberikan informasi yang baik dan benar terkait pengelolaan manajemen Pemerintah desa. Terdapat juga oknum-oknum aparatur desa yang tidak mengetahui dan memahami regulasi menyebabkan tugas dan tanggung jawab mereka tidak dapat dilakukan dengan maksimal.
“Kondisi kurangnya pemahaman yang demikian akan dapat mengakibatkan kondisi rentan, satu di antaranya kemungkinan penggunaan anggaran dana tidak sesuai peruntukan, bahkan berujung penyelewengan dana desa dan alokasi dana Desa. Upaya yang dilakukan dalam meminimalisir faktor-faktor dan permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas yakni melalui pengembangan kapasitas SDM aparatur desa,” tandasnya.
