“Sinergi ini harus terus kita perkuat, agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap, melalui pendampingan tersebut, Pemkot Ambon dapat semakin meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Evaluasi Sistem dan Program Daerah
Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional KPK dalam memperkuat fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Kehadiran kepala daerah dan jajaran pimpinan dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam upaya pencegahan korupsi.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya pimpinan DPRD Kota Ambon, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta kepala OPD terkait seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi pembukaan, dilanjutkan penyampaian materi strategis oleh Sekretaris Daerah Kota Ambon terkait rencana dan penganggaran APBD 2026 serta pelaksanaan proyek unggulan daerah periode 2025–2026.
Fokus Hibah, Bansos, dan Pengadaan
Pada sesi utama, pembahasan difokuskan pada evaluasi sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, penjabaran pokok-pokok pikiran DPRD, hingga proses pengadaan barang dan jasa, baik melalui sistem e-purchasing maupun mekanisme lainnya.
