Adi, yang juga mahasiswa Magister Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, menekankan pentingnya perhatian serius terhadap wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, namun justru sering dimanfaatkan oleh oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dengan dalih pembangunan.
“Bayangkan, anggaran sebesar itu cair sejak April 2024, tapi progres di lapangan nol besar. Fungsi DPRD dalam pengawasan dipertanyakan. Jangan sampai kondisi geografis dijadikan alasan untuk melemahkan tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” tambahnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dari Partai NasDem Rimaniar Julindra Hetharia, menyatakan apresiasinya atas aspirasi yang disuarakan para demonstran.
“Komisi III saat ini sedang bertugas di Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun saya pastikan, semua aspirasi ini akan saya sampaikan langsung kepada mereka,” ucap Julindra dengan nada diplomatis.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, serta berkomitmen untuk memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti air bersih.
Aksi ini membuka kembali luka lama tentang ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan. Tayando, sebagai bagian dari Kota Tual yang berada di wilayah terluar Provinsi Maluku, kerap menjadi simbol dari wilayah yang dilupakan. Ketika miliaran rupiah digelontorkan, masyarakat berharap solusi nyata, bukan proyek yang hanya tercatat di atas kertas.
