Porostimur.com, Bogota – Presiden Kolombia Gustavo Petro, menolak keputusan Amerika Serikat mencabut visanya, menuding Washington melanggar hukum internasional terkait kritiknya atas perang Israel di Gaza. Petro menyatakan dirinya tetap bebas bergerak di dunia tanpa visa AS.
“Saya tidak lagi memiliki visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya bukan hanya warga Kolombia, tapi juga warga Eropa. Saya menganggap diri saya sebagai orang bebas di dunia,” tulis Petro di media sosial, Sabtu (27/9/2025).
Pencabutan visa ini diduga terkait pidato Petro di depan demonstran pro-Palestina di luar markas PBB di New York, di mana ia menyerukan pembentukan pasukan global untuk membela warga Palestina dan mengkritik tindakan militer AS.
Departemen Luar Negeri AS menyebut tindakan Petro “sembrono dan menghasut”, sementara Kementerian Luar Negeri Kolombia menekankan bahwa pencabutan visa sebagai senjata diplomatik bertentangan dengan semangat PBB.
Profil Pemimpin Berani
- Mantan Pejuang M-19 – Petro adalah presiden sayap kiri pertama Kolombia, dilantik pada Agustus 2022. Ia berkomitmen mempersatukan negara yang terpolarisasi, menghidupkan kembali perundingan perdamaian dengan ELN, dan menerapkan kesepakatan FARC 2016.
- Berani Tak Tunduk pada AS – Hubungan Bogotá-Washington sempat memanas sejak era Donald Trump. Petro memblokir penerbangan deportasi AS, menuduh rencana kudeta, dan memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada 2024.
- Pendukung Lingkungan dan Energi Bersih – Petro menekankan transisi Kolombia ke ekonomi tanpa batu bara dan minyak, menghentikan izin eksplorasi minyak baru, melarang fracking, dan menginginkan reformasi pajak untuk membiayai belanja sosial.
- Program Sosial Ambisius – Petro menjanjikan pendidikan universitas gratis, perbaikan layanan kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan bagi hampir separuh penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Meski didukung mayoritas di Kongres, analis memperingatkan risiko terlalu banyak reformasi sekaligus. “Dia punya agenda ambisius, tapi harus menentukan prioritas agar kebijakan bisa berjalan efektif,” kata Yan Basset, ilmuwan politik Universitas Rosario Bogotá.
Petro menegaskan bahwa kritiknya terhadap Israel bukan sekadar retorika, tetapi bentuk perlawanan terhadap dominasi global yang dianggapnya melanggar hukum internasional dan kemanusiaan. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
