“Ini penting karena menunjukkan bahwa terlepas dari bagaimana negara-negara memilih, mereka bersatu dalam menolak langkah-langkah hukuman ini,” kata duta besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour.
Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB juga menekankan kembali soal kekhawatiran mendalam Antonio Guterres tentang tindakan Israel baru-baru ini terhadap Otoritas Palestina. Dia menegaskan, seharusnya tidak ada pembalasan yang berkaitan dengan mahkamah internasional.
Pada 30 Desember 2022, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang meminta pendapat dari Mahkamah Internasional tentang masalah pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Sebagai pembalasan, Israel mengumumkan serangkaian sanksi, termasuk sanksi keuangan, pada 6 Januari, terhadap Otoritas Palestina agar membayar atas upaya mendorong resolusi tersebut.
Pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang masalah Palestina dijadwalkan pada Rabu (18/1/2023). Pertemuan sebelumnya bulan ini, setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerbu kompleks Masjid Al Aqsa, menyebabkan ketegangan antara diplomat Israel dan Palestina.
Penyerbuan Ben-Gvir terhadap Al Aqsa menuai kritik dan kecaman internasional. Status quo yang telah berlangsung puluhan tahun hanya mengizinkan umat Islam untuk beribadah di kompleks yang dikelola oleh Yordania itu. Seorang pejabat Israel mengatakan Ben-Gvir mematuhi pengaturan yang memungkinkan non-Muslim untuk mengunjungi situs tersebut, yang juga dihormati oleh orang Yahudi, tetapi tidak untuk berdoa.
