Banyaknya pejabat lama yang bermasalah tetap dipertahankan, memunculkan kesan tidak ada perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini memunculkan anggapan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan provinsi.
“Kami kecewa karena janji bersih-bersih birokrasi tidak dilakukan. Pejabat-pejabat ‘tua-tua bermasalah’ masih menjabat,” ujar Peneliti Transparency Maluku Rizal Loupatty.
3. Tidak Responsif terhadap Krisis Sosial dan Lingkungan
Beberapa kasus konflik antarwarga dan bencana alam seperti banjir dan longsor di Seram dan Buru Tengah tidak segera ditanggapi dengan sigap oleh pemprov. Warga menyebut bantuan datang terlambat dan komunikasi publik sangat minim.
Respons lamban ini memunculkan kritik bahwa Gubernur tidak memiliki sistem krisis manajemen yang efektif. Penanganan lambat dalam konflik warga dan bencana banjir menjadi sorotan tajam tokoh lintas agama Pendeta Dorce Tuankotta.
“Rakyat korban longsor di Buru menunggu bantuan berhari-hari. Di mana negara saat rakyat menangis?,” tukasnya.
4. Gaya Komunikasi Politik yang Kaku dan Elitis
Berbeda dari kepala daerah lain yang aktif di media sosial atau rajin turun langsung ke masyarakat, Hendrik dinilai kurang komunikatif dan terlalu formal.
Hal ini membuat sebagian publik merasa jauh dan tidak terwakili secara emosional oleh kepemimpinan Gubernur mereka. Warga merasa terasing dari gaya komunikasi Hendrik yang terlalu formal dan kaku.
