“Pemimpin itu harus bisa menyentuh rakyat dengan bahasa yang membumi. Bukan sekadar pidato dan protokoler,” ungkap aktivis muda Rara Lesnussa.
5. Lemah dalam Konsolidasi Politik di Tingkat Lokal
Sebagai kader partai nasional, Hendrik Lewerissa kerap dinilai terlalu sentralistis dalam pendekatan politiknya. Ia disebut gagal membangun sinergi yang solid dengan bupati/walikota serta DPRD, sehingga banyak kebijakan strategis tersendat dalam tarik-menarik kepentingan.
Analis politik lokal Ali Sehu, mengatakan, beberapa kepala daerah kabupaten/kota merasa tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan strategis.
“Ada kesan bahwa Hendrik ingin memimpin dari atas saja. Padahal kekuatan Maluku itu ada di daerah, bukan hanya di kantor gubernur,” ujarnya.
Grafik: Survei Opini Publik Maluku (Mei 2025)
Lembaga: Indodata Research Maluku
Responden: 1.200 warga di 11 kabupaten/kota
| Pertanyaan | Sangat Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Tidak Menjawab |
|---|---|---|---|---|
| Kinerja Gubernur dalam Meningkatkan Ekonomi | 12% | 38% | 45% | 5% |
| Reformasi Birokrasi & Transparansi | 10% | 32% | 50% | 8% |
| Respons terhadap Bencana/Isu Sosial | 8% | 28% | 57% | 7% |
| Kedekatan Emosional dengan Rakyat | 6% | 30% | 58% | 6% |
| Kemampuan Memimpin Koalisi Daerah | 11% | 35% | 47% | 7% |
Catatan Redaksi:
Tulisan ini merupakan hasil telaah terhadap dinamika pemerintahan daerah dan bukan ditujukan untuk menyerang pribadi. Evaluasi kinerja pejabat publik adalah bagian dari kontrol demokratis yang sehat. Redaksi juga membuka ruang klarifikasi atau hak jawab dari pihak Gubernur Maluku dan jajaran terkait atas catatan kritis ini. (Tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
