Pemerintah perlu terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Ketimpangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
Kualitas pendidikan yang belum merata serta minimnya akses terhadap pelatihan vokasi menyebabkan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Hal ini turut memperbesar angka pengangguran terbuka, terutama di tengah meningkatnya investasi di sektor industri tambang dan energi.
Tingkat pengangguran terbuka di beberapa kabupaten tetap tinggi, sementara kawasan industri belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal.
Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses dan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, serta pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Ketergantungan Tinggi pada Dana Pusat dan Defisit Fiskal
Maluku Utara mengalami defisit fiskal yang signifikan, dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sebagian besar anggaran pembangunan Maluku Utara masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Situasi ini membuat provinsi sangat rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional, dan kurang mandiri dalam pengelolaan anggaran pembangunan daerah. Perubahan formulasi dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sekecil apapun oleh pemerintah pusat dapat memengaruhi kinerja seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara.
