Hal ini menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Ketegangan Politik
Ketegangan antara kepentingan politik dan kebutuhan masyarakat mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan berbagai kepentingan politik yang sering kali tidak harmonis dengan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.
Ketegangan antara kepentingan politik lokal dan arah kebijakan pembangunan kerap menghambat pengambilan keputusan strategis.
Kurangnya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif juga memperlambat realisasi program prioritas, termasuk dalam bidang pelayanan publik.
Ketidakmampuan untuk mengelola konflik politik dan kepentingan pribadi dapat mengarah pada keputusan yang tidak efisien dan merugikan masyarakat.
5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Belum Optimal
Meskipun Maluku Utara memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan, perikanan, dan pariwisata, pemanfaatannya belum optimal.
Meskipun kaya akan tambang, perikanan, dan wisata bahari, pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara masih belum berbasis keberlanjutan.
Tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan kesenjangan wilayah serta pelayanan yang belum merata masih menjadi hambatan utama.
Di sisi lain, minimnya investasi dalam sektor hilirisasi menyebabkan nilai tambah ekonomi tidak maksimal, dan sebagian besar hasil alam hanya diekspor mentah.
