Izin CV Azzahra Karya Disinyalir Cacat Prosedur, Komisi II Akan Uji Petik Lapangan

oleh -129 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Izin operasi CV Azzahra Karya di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Maluku Utara (Malut) disinyalir cacat prosedur.

Pasalnya, hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II Dewan perwakilan rakyat (DPRD) bersama Dinas Pertanian, BLH dan PTSP Kepsul menemui kejanggalan.

Hal ini di sampaikan oleh Sekretaris Komisi II, Safrin Gailea, saat menggelar konferensi pers, Selasa (3/8/2021) di ruang rapat Komisi II, siang tadi.

Politisi Partai Nasdem Kepsul ini menyampaikan terdapat perbedaan izin dari Dinas Kehutanan Provinsi seluas 533 hektar, sementara izin penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh PTSP Kepsul 477 hektar.

“Tak hanya itu, kejanggalan juga ditemukan pada Dinas Pertanian yang mengaku belum mengeluarkan izin kesesuaian lahan pada CV Azzahra Karya, ungkap Wakil Komisi II, Ramli Sade.

Baca Juga  Soal Kabar Larangan Berjilbab di Sekolah, ini Kata Wakil Walikota Ambon

Dengan beragam problem itu, Komisi II mengagendakan akan melakukan uji petik lapangan pada Kamis mendatang.

Pemerintah Kabupaten Kepuluan Sula bakal membentuk tim investigasi untuk mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan kayu bulat, CV. Azzahra Karya, yang beroperasi di Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah.

Ini setelah menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula pada Senin (2/8/2021) kemarin.

Sementara itu, Staf Khusus Bupati Sula Bidang Lingkungan Hidup, Rahmat Soamole mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah daerah akan membentuk tim investigasi CV. Azzahra Karya.

“Tim yang nanti dibentuk itu terdiri Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPRKP, dan dinas terkait lainnya,” ujar Rahmat kepada wartawan, Selasa (3/8/2021) tadi.

Baca Juga  Warga New York Rayakan Kekalahan Trump dengan Suka Ria

Rahmat melanjutkam, tim investigasi yang dibentuk itu akan menelusuri izin operasi dari CV. Azzahra Karya. Apabila investigasi di lapang nanti ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan regulasi, serta dapat merugikan masyarakat, maka hasil itulah yang nanti disampaikan kepada Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk diputuskan bersama.

“Apabila tidak ada izin operasi CV. Azzahra Karya yang dapat merugikan masyarakat banyak, maka jelas Ibu Bupati akan memutuskan hal tersebut dengan mengutamakan keselamatan rakyatnya,” tegas Rahmat yang juga mantan aktivis di Sula itu. (ifo)