Porostimur.com, Ternate – Kontroversi seolah tak pernah jauh dari sosok Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Di tengah sorotan publik yang belum mereda atas berbagai kebijakan dan gaya kepemimpinannya, isu baru kembali mencuat: anggaran “bodyguard” (pengawal pribadi) kepala daerah yang dinilai fantastis dan minim transparansi.
Sorotan ini bukan berdiri sendiri. Ia hadir dalam rangkaian panjang polemik yang sejak awal telah melekat pada figur Sherly—mulai dari isu bisnis tambang ilegal, dugaan monopoli proyek oleh lingkaran keluarga, penggunaan hotel pribadi untuk kegiatan pemerintahan, hingga sederet pengeluaran daerah seperti sewa speedboat, mobil dinas, dan anggaran rumah jabatan yang kerap dipertanyakan publik.
Di tengah kritik yang terus mengalir, pola lain yang juga disorot adalah kecenderungan membangun citra positif secara agresif di media massa dan media sosial. Berbagai narasi pencitraan kerap ditampilkan seolah menegaskan keberhasilan, di saat bersamaan sejumlah kebijakan justru menuai kontroversi di lapangan.
Anggaran Pengawal Disorot
Kali ini, perhatian publik tertuju pada pos belanja jasa tenaga keamanan atau pengawal pribadi kepala daerah. Anggaran tersebut dinilai tidak hanya besar, tetapi juga kurang terbuka.
