Oleh: Bitto Temmar, Politisi Senior
KEPUTUSAN Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Drs. Murad Ismail ke Saumlaki untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi praktis mengabaikan Rapat Kerja Daerah PDI Perjuangan Maluku yang dihadiri DPP PDI Perjuangan, mendapat reaksi keras sejumlah kalangan internal partai tersebut.
Beberapa senior partai ini tidak habis pikir tentang keputusan MI tersebut. Pasalnya, sebagai ketua partai selain bertanggungjawab secara teknis atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, juga kehadiran dan partisipasinya sangat penting karena berkaitan dengan informasi dan laporan kebijakan pemerintahan provinsi Maluku kepada DPP di satu pihak, sekaligus laporan perkembangan konsolidasi internal partai menyongsong event politik 2024 yang akan datang.
Mengapa MI memilih ke Saumlaki dan mengabaikan kehadirannya dalam rakerda, tampak seolah-olah ini satu dilema. Padahal menurut saya tidak perlu menjadi dilema jika baik DPP mau pun DPD bijaksana mengatur waktu pelaksanaan Rakerda sedemikian rupa sehingga MI sebagai gubernur dapat menghadiri kunjungan kerja presiden dan pasca kunjungan kerja barulah dilaksanakan Rakerda sehingga MI dapat menghadirinya sebagai ketua sekaligus petugas partai. Tapi logika seperti ini tampaknya diabaikan DPP.
