Pada akhirnya, rezim Prabowo harus proaktif, progresif, dan konstitusional menghadapi wacana “percepatan” versi Budi Arie—bukan dengan slogan politik, tetapi dengan tindakan politik yang memperkuat demokrasi, memperbaiki ekonomi, menegakkan hukum tanpa pandang bulu bagi para koruptor, dan memastikan institusi negara tetap independen. Pemerintah tidak cukup menunggu “percepatan” menjadi krisis; ia harus mengantisipasi setiap gejala politik yang berpotensi mengganggu mandat konstitusional. Jika wacana itu hanya hipotesis, biarkan fakta membuktikannya; tetapi jika mulai berkembang menjadi mobilisasi, desain kelembagaan, perubahan aturan atau tekanan politik untuk memendekkan mandat pemerintahan, maka seluruh kekuatan demokrasi—DPR, partai politik, pers, akademisi, masyarakat sipil dan lembaga negara—wajib berdiri sebagai pagar konstitusi. Menyelamatkan demokrasi sekaligus menjaga mandat Prabowo sampai akhir masa jabatan bukan dua kepentingan yang bertentangan; justru itulah ukuran negara hukum: kekuasaan dipertahankan bukan dengan mengendalikan demokrasi, melainkan dengan membuat demokrasi bekerja.
Demikian. (**)
