Ahli Waris Muskita/Lokollo Minta Unpatti Batalkan Sertifikat Lahan Batu Gajah atau Digugat

oleh -229 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Para ahli waris dan kuasa hukum keluarga Muskita/Lokollo meminta kepada pihak Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon untuk membatalkan sertifikat yang timbul terkait lahan milik Keluarga Muskita/Lokollo yang terletak di Batu Gajah yang saat ini dikuasai oleh pihak Universitas Pattimura berdasarkan akta hibah yang dimaksud.

Daniel Lokollo, salah satu ahli waris kepada wartawan porostimur.com, Senin (2/8/2021) mengatakan, setelah beberapa waktu yang lalu ditayangkan dari Unpatti, pihaknya selaku ahli waris merasa kurang senang karena meragukan hal-hal yang tidak baik yang dilakukan Unpatti kepada ahli waris, sehingga dari kejanggalan-kejanggalan itu, pihaknya akan selalu mengikuti dan akan melakukan hal-hal yang benar nanti kedepan sehingga mendapatkan hal yang benar-benar.

Menurut Daniel mereka merasa dibodohi oleh pihak Unpatti dan pembuatan akta hibah sampai dengan sertifikat tidak benar.

“Kami ada 13 ahli waris namun hanya 1 ahli waris saja yang dihubungi sedangkan 12 ahli waris yang lainnya tidak dilibatkan dalam pembuatan sertifikat tersebut. Menurut kami sertifikat yang dibuat dengan akta hibah itu direkayasa dan tidak benar karena tandatangan nama kami tidak benar dengan akta hibah yang dibuat sedangkan fotocopy oma kami itu ada pada kami fotocopy KTP nya yang di tahun 1976 dan 1991 jadi tandatangan di fotocopy dan tandatangan di akta hibah itu sangat jauh berbeda sekali” tegasnya pada wawancara di Excellso Batu Meja.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Novita Muskita salah satu ahli waris yang lainnya “Yah selaku ahli waris kami tetap menganggap tidak ada hibah untuk Unpatti apalagi dari pemberitaan media bahwa semua dokumen itu diurus Yopi Mustika kami anggap itu janggal karena mana mungkin akta hibah oma kami ditemukan dirumah orang tua Yopi Mustika baru dia sendiri yang menyerahkan ke PR 2 Unpatti”.

Baca Juga  Hendri Satrio: Influencer Pakai Otak Dan Buzzer Pakai Jempol, Anda Di Otak Atau Jempol?

Novita juga menegaskan kepada pihak Unpatti untuk membatalkan sertifikat dan akta hibah yang sudah timbul tersebut jika tidak maka akan membawa hal ini ke ranah hukum. Ia juga menyayangkan Universitas terkenal dan memiliki pakar hukum serta pakar administrasi yang tidak diragukan lagi tidak jeli melihat hal ini.

“Kami memberikan waktu kepada Unpatti untuk niat baiknya membatalkan sertifikat yang sudah timbul berdasarkan akta hibah tersebut jika tidak maka kami akan bawa ke ranah hukum kami akan berkomunikasi kepada ibu Lisa sebagai kuasa hukum kami. Bagaimana bisa universitas terkenal dengan pakar hukum dan pakar administrasi nya tidak diragukan tidak jeli terhadap personal ini dalam akta hibah tandatangan saja berbeda keterangan alas hak luar dari kelurahan yang tidak berwenang. Nah kemudian ada 13 ahli waris tapi yang diundang hanya 1 ahli waris dan disuruh tandatangan surat pernyataan tanpa koordinasi, kita punya kuasa hukum kalau akalnya jalan seharusnya disampaikan kepada kuasa hukum kami sebelum akhirnya melanjutkan sampai penerbitan sertifikat” tegasnya.

Baca Juga  Prediksi Euro 2020 Hungaria Vs Portugal: Ujian Pertama Sang Juara Bertahan

Sementara itu kuasa hukum dari ahli waris, Elizabeth Tutupary mengatakan bahwa dari pemberitaan media sudah terbukti berdasarkan pengakuan Yopi Muskita dia yang menyerahkan akta hibah tersebut tetapi pernyataan dari PR 2 pak Yance Tjiptabudi bahwa yg menyerahkan akta hibah adalah salah satu ahli waris perlu kami tegaskan bahwa Yopi Muskita bukan bagian dari ahli waris pengganti sah keturunan almarhumah maria Latumalea/Muskita”.

Elizabeth juga menegaskan bahwa sebagai lembaga pendidikan yang sangat memahami aturan hukum maka ia akan memberikan kesempatan kepada pihak Unpatti untuk mengajukan permohonan pembatalan sertifikat tersebut.

“Sebagai lembaga pendidikan yang sangat memahami aturan hukum kami memberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembatalan sertifikat di luar mekanisme peradilan dengan cara mengajukan permohonan kepada kementerian ATR dgn mengacu pada pasal 110 jo 108 peraturan mentri agraria no 9 tahun 1999. Kalaupun jalur ini tidak ditempuh oleh Unpatti maka kami akan mengambil langkah hukum melalui mekanisme peradilan,” pungkasnya. (keket)