Porostimur.com, Ambon – Akademisi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Dr. Hobarth W. Soselisa, menilai penundaan Musyawarah Daerah (Musda) X DPD II Partai Golkar Kota Ambon merupakan hal yang wajar dalam sistem kepartaian yang bersifat sentralistik. Menurutnya, keputusan yang datang dari tingkat pusat wajib dipatuhi oleh seluruh struktur di bawahnya.
“Jika proses penundaan tersebut secara hierarki dilakukan oleh satu tingkat di atasnya, maka tingkatan di bawahnya wajib melaksanakan. Apalagi perintah tersebut datang langsung dari Ketua Umum sebagai mandataris Munas,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah polemik penundaan Musda yang memicu protes dari sejumlah kader Golkar di Kota Ambon.
Instruksi Ketum Mengikat
Soselisa menegaskan, dalam sistem Partai Golkar yang bersifat hierarkis dan sentralistik, instruksi Ketua Umum memiliki kekuatan mengikat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran partai.
“Jika ada perlawanan, maka itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintah partai dan termasuk pelanggaran disiplin berat,” tegasnya.
Kondisi ini menurut dia, menunjukkan bahwa kendali utama kebijakan partai berada di tangan pimpinan pusat, terutama dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik internal.
