Porostimur.com, Jakarta – Sejumlah akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), memberikan pernyataan sikap tegasnya, terkait perkembangan situasi Pemilu 2024.
Melalui Guru Besar Ilmu Hukum UMJ Prof Ibnu Sina Chandranegara membacakan maklumat yang berisi lima poin kritikan untuk Pemerintah Indonesia dan juga penyelenggara Pemilu tahun ini.
Akademisi UMJ, kata Ibnu, memperhatikan secara seksama perkembangan terkini, dimana terjadi krisis etika hukum, defisit demokrasi substansial dan darurat kenegarawan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemilihan Umum, lanjut dia, sejatinya sebagai sarana yang demokratis untuk mencapai harapan setiap warga negara yang berdaulat.
“Namun kini, justru terjadi berbagai bentuk demoralisasi, melalui praktik-praktik ketidaknegarawan dari berbagai penyelenggara negara yang tidak netral, keberpihakan dan manipulatif. Pemimpin negara yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi warga negara justru tidak mampu menjadi contoh, bahkan sikap yang tidak netral dilakukan berbagai pembenaran,” ungkap Ibnu di Plaza FISIP UMJ, Cirendeu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (5/2/2024).
Pihaknya menilai, hal yang demikian akan mendegradasi Pemilu sebagai sarana daulat rakyat menjadi sarana pembuat pilu. Kondisi inilah, yang sangat mengguncang batin dan nurani sebagai cendikiawan. Untuk itu, ada lima poin yang menjadi tuntutan para akademisi tersebut.
