Ketiga; judicial review ke MK. Ini penting dipertimbangkan jika revisi UU Pemilu dan UU Pemerintahan Daerah membutuhkan legal policy yang rumit, untuk memastikan tafsir konstitusional Medan Merdeka Barat terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta berbagai hal terkait dengan wakil kepala daerah, yang memiliki kadar legitimasi dan legalitas yang sama kuat dengan kepala daerah.
Closing Statement
Effectus malus dari altercation Hendrik – Vanath adalah pelayanan pemerintahan yang tidak berjalan mulus. Kerikil bukan datang dari oposisi, justru dari dapur sendiri. Sudah tentu, publik yang terdampak. Karena itu, perbaikan system merupakan sebuah keharusan mendesak, sebab hal serupa bukan pertama kali, namun pernah terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Akhirnya, perficiendi aliquid officium est – ad perfectum aliquid officium est (menyempurnakan sesuatu adalah tugas/kewajiban). (*)
