Dugaan tersebut tentu belum menjadi kesimpulan mengenai adanya pelanggaran. Justru karena itu, AMATI mendorong adanya pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, daftar pemasok, asal barang, harga pembelian, volume pasokan, hingga hubungan antara pemasok dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan SPPG.
Praktisi hukum Marnex Salmon, SH, berpandangan bahwa dugaan penguasaan rantai pasok oleh pihak tertentu perlu diperiksa secara terbuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Salmon, apabila nantinya ditemukan adanya pengaturan pemasok yang menyebabkan persaingan usaha menjadi terbatas, persoalan tersebut dapat berkaitan dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Kalau hanya 8 supplier untuk dua SPPG, ini patut diduga ada pengkondisian. Prinsip persaingan usaha sehat jadi hilang,” ujar Salmon.
Ia mendorong audit terbuka dan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan bahan pangan MBG di Kepulauan Aru.
Menurut dia, pengawasan dibutuhkan bukan hanya untuk memastikan tidak ada pelanggaran, tetapi juga agar program nasional tersebut tidak kehilangan fungsi ekonominya bagi masyarakat di daerah.
“Seharusnya ada audit terbuka dan evaluasi menyeluruh agar program nasional yang baik ini tidak dibajak oleh kepentingan segelintir pihak dan benar-benar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat Aru,” tambahnya.
