Dalam pidatonya, Prabowo menyebut biaya Pilkada (gubernur, wali kota/bupati) terbilang cukup fantastis sehingga perlu ditekan agar dapat dialokasikan untuk kebutuhan rakyat.
Pilkada 2024 tercatat sebagai pesta demokrasi lokal dengan biaya paling tinggi. Mengutip data Kementerian Keuangan per 20 September 2024, anggaran Pilkada Serentak 2024 yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 37,43 triliun.
Di antara beragam respons publik, tentu saja ada yang menyambut baik wacana ini, tak sedikit pula yang mengkritik, bahkan menolak usulan tersebut.
Amnesia sosial
Sudah menjadi kenyataan bahwa bangsa kita tengah mengalami kelupaan kolektif atas sejarahnya yang panjang dan kompleks.
Hal ini menjelaskan mengapa, meski sudah lebih dari dua dasawarsa era Reformasi berlalu, pandangan dan pola politik era Orde Baru masih begitu dominan dalam pemikiran masyarakat negeri ini.
Dampaknya kini tampak jelas, kita tengah menyaksikan gejala yang memprihatinkan, yakni betapa piciknya perspektif sejarah sejumlah anak bangsa di negeri ini, termasuk sejumlah elite kita saat dihadapkan tantangan yang mempertaruhkan masa depan demokrasi Indonesia.
Fenomena demikian, jika meminjam istilah profesor sejarah di Universitas California di Los Angeles, Russell Jacoby (1975), disebut sebagai kondisi “Amnesia Sosial”. Terminologi yang diciptakan untuk mengingat apa yang hilang dalam memori kolektif masyarakat.
