Pendapatan Tak Capai Target, PAD Diminta Digenjot
Banggar menilai persoalan pendapatan tidak cukup diselesaikan dengan menurunkan target. Pemerintah daerah justru didorong mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang tersedia.
Upaya tersebut, kata Farhatun, membutuhkan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar-OPD pengumpul pendapatan, maupun badan usaha milik daerah (BUMD).
“Optimalisasi sumber-sumber pendapatan harus terus dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, antar OPD pengumpul dan BUMD, serta memperbaiki sistem pengelolaannya,” ujar Farhatun.
Banggar juga mendorong Pemprov Maluku menerapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pembangunan tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Di sisi lain, sistem pengelolaan pendapatan diminta terus dibenahi agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara konsisten hingga akhir tahun anggaran.
Persoalannya, target pendapatan yang terlalu tinggi tanpa basis perhitungan yang realistis juga berpotensi menciptakan kesenjangan antara rencana dan realisasi.
Karena itu, Banggar menekankan pentingnya perencanaan yang terukur sekaligus keberanian pemerintah menggali sumber-sumber penerimaan baru.
