Porostimur.com, Sofifi – Komisi III DPRD Maluku Utara (Malut) mempertanyakan progres program dan kegiatan yang dijalankan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Maluku Utara dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di kantor DPRD Sofifi, Senin (28/4/2025) awal pekan ini.
Menanngapi pertanyaan para wakil rakyat itu, Plt Kepala BPBJ Setda Pemprov Maluku Utara Abdul Farid Hasan, minimnya realisasi anggaran disebabkan karena pihaknya belum dapat mengajukan permintaan dana ke BPKAD. Hal ini dikarenakan perlunya penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan yang direncanakan.
“Jadi kegiatan kami belum ada yang berjalan, dari pagu anggaran Rp5 miliar, realisasinya baru Rp50 juta,” ujarnya dikutip, Rabu (30/4/2025).
Farid menjelaskan, Komisi III menyoroti pelaksanaan tender yang hingga kini belum berjalan, serta mengevaluasi sejauh mana perkembangan program kegiatan BPBJ hingga memasuki triwulan II Tahun Anggaran 2025.
Farid mengungkapkan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyerahkan dokumen persiapan tender kepada BPBJ.
“Beberapa dokumen perencanaan proyek fisik dari sejumlah OPD belum selesai dibuat, namun dari hasil identifikasi, saat ini sudah dalam tahap penyelesaian,” tukasnya.
