Aziz Hentihu Minta Ada Perda tentang Lokal Konten

oleh -160 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021.

Rapat tesebut dilaksanakan pada Rabu,(3/2/2021), di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon.

Di tengah jalannya rapat, beberapa anggota DPRD Provinsi Maluku sempat memberikan interupsi, salah satunya dari anggota Komisi II, Aziz Hentihu, yang meminta agar DPRD menyiapkan payung hukum pengelolaan Migas Blok Masela dan lainnya.

Usai rapat, ketika diwawancarai, Aziz menjelaskan bahwa, interupsi yang dilakukan dalam rapat tersebut disebabkan karena dirinya memandang penting, menjemput aktivitas dan pengelolaan blok Masela dan mungkin juga ini bisa mengikat ke aktivitas pengelolaan tambang minyak, misalnya di Bula dan tempat-tempat yang lain, dimana mesti ada satu payung hukum yang harus disiapkan.

“Ada produk legislatif dalam bentuk payung hukum yang mana konteksnya adalah payung hukum konten lokal pengelolaan SDA di Maluku. Konten lokal ini dimaksudkan untuk apa? untuk membentuk hak-hak kita. Hak-hak kita pada umumnya adalah bagian-bagian yang harus kita miliki, misalnya saja potensi tenaga kerja yang mesti kita suplay sampai dengan misalnya semua hal teknis bahkan sampai ke penyiapan logistik, seperti kebutuhan pangan dan sandang,” bebernya.

Baca Juga  Polsek KPS Bitung Gagalkan Pengiriman "Cap Tikus" ke Papua

Ia menjelaskan, bahwasannya payung hukum itu mewajibkan pengusaha atau pihak yang berinvestasi untuk tunduk pada kewajiban-kewajiban tersebut, agar dapat menghitung semua hal-hal teknis di dalam, yang bisa di masukan tapi tetap terikat dengan payung hukum.

Selain itu, wakil rakyat yang ramah tamah ini sempat mengambil salah satu kabupaten yang ada di Indonesia sebagai contoh teladan yang baik untuk masa depan Maluku.

“Seperti aktifitas Blok Cepu di Jatim. ada Kabupaten Bojonegoro yang punya payung hukum untuk hal itu. Dulu dia (Bojonegoro) adalah kabupaten yang paling miskin di Jatim. Setelah ada payung hukum soal konten lokal, kewajiban investasi untuk menjaga dan wajib untuk menggunakan konten lokalnya dia, misalnya sandang, pangan, tenaga kerja bahkan plat mobil angkutan yang ada aktifitasnya di situ, pakai itu,” ungkapnya.

Baca Juga  5 Alasan Jarang Pamer Kemesraan di Medsos Bikin Langgeng

“Memiliki posisi paling miskin di Jatim, 2 tahun setelah itu yah Kalau tidak salah 2016, dia (Bojonegoro) di posisi ke 3 tidak lagi di bawah, kemudian berada di atas,” tambahnya.

Aziz menyampaikan, hal ini bisa menjadi bagian selain banyak hal yang mesti disiapkan dan harus disiapkan lebih awal.

“Pemda Maluku sudah MoU dengan lembaga pelatihan, namanya kalau tidak salah tekno atau apa itu, tinggal dilaksanakan. Tapi ada banyak hal sampai dengan yang tadi saya bilang. Kebutuhan-kebutuhan semua itu, kita bisa siapkan dan kita bisa suplay dan pihak yang punya investasi di situ punya kewajiban untuk menggunakan konten lokal,” tandasnya. (valen)