Bahlil menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan yang harus segera diselesaikan, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur.
Secara nasional, ia menyebut masih terdapat sekitar 11.000 desa dan dusun yang belum memperoleh akses penerangan listrik secara memadai. Karena itu, percepatan elektrifikasi menjadi salah satu prioritas pemerintah atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Lisdes dan BPBL Jadi Program Percepatan Elektrifikasi
Untuk mempercepat pemerataan listrik, pemerintah menyiapkan dua program utama yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
Pertama, Program Listrik Desa (Lisdes), yang difokuskan pada pembangunan dan perluasan jaringan kelistrikan ke wilayah pelosok yang belum terjangkau jaringan PLN.
Kedua, Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), berupa pemberian sambungan listrik gratis bagi rumah tangga kurang mampu agar masyarakat dapat menikmati akses energi secara langsung.
Pemerintah juga terus meningkatkan target penanganan desa yang belum berlistrik. Pada 2025, sasaran program difokuskan pada sekitar 1.400 desa. Selanjutnya, percepatan ditingkatkan pada 2026 dan 2027 melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan PT PLN (Persero).
