Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa capaian administratif harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menyentuh persoalan pendidikan di lapangan.
Guru, Sekolah Terpencil dan Akses Pendidikan Jadi Pekerjaan Rumah
Watubun menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Di antaranya menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik, pemerataan distribusi guru, peningkatan penghasilan serta akses anak menuju fasilitas pendidikan.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting bagi Maluku yang memiliki karakter geografis kepulauan.
Jarak antarpulau dan kondisi wilayah terpencil membuat akses pendidikan tidak bisa disamakan dengan daerah perkotaan.
Karena itu, Watubun meminta perhatian lebih besar diberikan kepada masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar dan kawasan yang masih menghadapi keterbatasan sarana pendidikan maupun tenaga pengajar.
Ia juga menyoroti dana stimulan sebesar Rp2 miliar dari Kemendagri yang diterima berkaitan dengan penghargaan tersebut.
Menurutnya, dana tersebut harus dikelola secara akuntabel, efektif dan tepat sasaran, terutama untuk membantu wilayah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan dan tenaga guru.
“Kami akan terus mengawal kinerja OPD terkait dalam meningkatkan mutu pendidikan di Maluku. Sekolah-sekolah di daerah terpencil harus menjadi perhatian utama, agar tidak terjadi ketimpangan akses, distribusi guru, maupun kualitas pendidikan antara kota dan pelosok,” tegas Watubun.
