@Porostimur.com | Ambon : Minimnya informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba), memicu peningkatan jumlah penyalahguna barang haram dimaksud.
Informasi akan bahaya narkoba lewat kurikulum, merupakan suatu hal yang efektif serta mampu tersampaikan kepada masyarakat.
Dimana, sekolah memegang peranan penting dalam penanggulangan narkoba, mengingat sekolah merupakan tempat berkumpulnya anak-anak muda yang sering dijadikan sasaran.
Hal ini ditegaskan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku, Brigjen M. Aris Purnomo, saat berhasil dikonfirmasi wartawan, di Ambon, Sabtu (13/10).
Menurutnya, penyelesaian masalah ini melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga dan remaja itu sendiri.
Mirisnya lagi, akunya, peredaran narkoba malah kini mulai marak mengincar anak-anak di lingkungan sekolah dasar (SD).
Penyalahgunaan narkoba, jelasnya, terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu, sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik bandar maupun pengedar.
Kondisi ini diperparah dengan masyarakat yang tidak dapat memberikan informasi atau pendidikan yang jelas kepada anak-anak akan bahaya narkoba itu sendiri.
Untuk itu, tegasnya, pihaknya menginginkan dan berharap agar ada sebuah kurikulum di sekolah tentang bahaya narkoba yang berbicara dari pencegahan, pemberantasan, efek serta hukumannya jika menggunakan narkoba.
”Jadi intinya bagaimana kita bisa memberdayakan dinas-dinas pendidikan, majelis ta’alim dan organisasi atau perkumpulan masyarakat lainnya untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Selain itu, kerjsama dengan Pemerintah daerah, seperti untuk Pamong Praja, mungkin dapat melakukan raziah ke kos-kosan. Ini semua bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba,” ujarnya.
Pihak BNN sendiri, terangnya, sudah mulai bergandengan tangan dengan perangkat desa/negeri, mulai RT/RW untuk menyampaikan tentang bahaya narkoba kepada warga sekitarnya.
Dimana, kerjasama BNN dengan Pemerintah Desa/Negeri ini telah dilakukan pertemuan awal saat kedatangan Kepala BNN RI beberapa waktu lalu di Kota Ambon.
”Artinya kalau ada yang menggunakan narkoba di Desa, mestinya bisa diterapkan sanksi adat. Nanti kita lakukan pertemuan dengan perangkat-perangkat desa, belum dalam waktu dekat ini. Kenapa harus Desa, karena kita ingin mengajak masyarakat yang ada di Desa untuk bagaimana lebih peduli terhadap lingkungan mereka dan sesama, dengan cara mungkin dibuat sosialisasi kepada masyarakat atau bahkan melakukan tes urin,” tegasnya.
Menurutnya, bukan saja upaya pembarantasan narkoba yang dilakukan BNN hanya dalam bentuk sosialisasi, namun melalui peran aktif stakeholder yang digandengnya.
Dimana, peran masyarakat menjadi informen, ketika mengetahui atau menangkap basah ada yang menggunakan narkoba maka amankan orangnya, amankan barang buktinya dan laporkan.
Ditambahkannya, pihaknya berharap ada Rumah Sakit khusus rehabilitasi korban-korban pengguna narkoba di Ambon.
”Atau laporkan ke polisi biar polisi yang amankan. Itu kita harus membangun kerjasama dengan pihak yang ada di desa, karena kita berharap ketika perangkat desa itu peduli dengan masyarakatnya, maka secara otomatis dapat meminimalisir dan membantu pemberantasan narkoba,” pungkasnya. (keket)
