Porostimur.com, Jailolo – Perbedaan biaya logistik antarwilayah menjadi salah satu persoalan yang coba dibenahi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dalam perencanaan anggaran daerah.
Kondisi geografis Halbar membuat biaya pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan di wilayah tertentu, terutama Loloda, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Halbar melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mulai menyusun tiga dokumen penting sebagai dasar pengelolaan dan perencanaan anggaran daerah, yakni Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH), dan Standar Biaya Umum (SBU).
Penyusunan ketiga dokumen tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama pihak terkait, Selasa (11/8/2026).
Koordinator Tim Ahli Penyusun Dokumen dari Universitas Khairun Dr. Nonce Hasan, mengatakan ketiga dokumen tersebut akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan standar biaya yang lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Jadi kita menyusun tiga dokumen, yaitu dokumen ASB, survei satuan harga, kemudian Standar Biaya Umum. Ketiga dokumen ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan survei dalam menentukan ASB, SSH maupun SBU,” kata Nonce.
