Selain itu, dirinya juga menekankan strategi pembangunan di kawasan perbatasan. “Kawasan Perbatasan memiliki nilai strategis terkait kedaulatan, keutuhan, dan integritas bangsa. Namun, banyak daerah perbatasan yang masih minim sarana dan prasarana pelayanan umum,” ungkapnya.
Selain itu, Jeffry Apoly Rahawarin juga menjelaskan bahwa acara ini merupakan wujud dari arahan presiden dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. “Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi fokus, seiring dengan pelaksanaan program Nawacita yang membangun dari pinggiran,” tambahnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang Polhukam, Ririn Sari Dewi, dalam sambutannya memberikan gambaran mengenai kondisi stunting di Kalimantan Timur. “Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan,” tegas Ririn.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kata Ririn, telah merancang program-program terintegrasi dan berkelanjutan dalam upaya penurunan stunting. “Kami melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, hingga masyarakat luas,” ujarnya.
Dalam sesi penyampaian materi, para narasumber memberikan insight yang berharga terkait penanggulangan stunting. Dr. Ir. Dwi Listyawardani, Penyuluh KB Ahli Utama dari BKKBN, menyoroti pentingnya pemahaman umum terkait stunting. “Stunting bukan hanya berkaitan dengan kondisi jangka pendek. Pemahaman ini perlu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya.
