Saat itu, bahkan Presiden Jokowi merespons dengan mengeluarkan larangan bepergian bagi menterinya kecuali untuk Menlu Retno Marsudi.
Sementara, menteri yang sibuk pasang baliho diduga kuat adalah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Kita lihat para pembantunya, yang satu sibuk jalan-jalan keluar negeri, yang satu sibuk pasang baliho, yang jelas tidak ada yang berkaitan dengan kerja-kerja yang selama ini digaungkan Presiden berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dalam pendapatnya, Immanuel menuturkan, seharusnya Kabinet Indonesia Maju diisi oleh sosok yang betul-betul mendukung Presiden Jokowi. Sehingga pada periode kedua ini, Presiden Jokowi bisa memberikan kebijakan yang terbaik bagi rakyat Indonesia.
“Karena periodik kedua ini jangan sampai presiden meninggalkan legacy (warisan) yang buruk,” tegasnya.
Jangan Politis tapi Berbasis Kinerja
Sementara itu, pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan bahwa apabila Presiden Joko Widodo ingin merombak kabinetnya, maka perlu dipastikan menteri yang akan dipilih bisa bekerja, dan bukan sekadar memasukkan menteri untuk memperbesar koalisi.
“Apabila terjadi reshuffle, jangan sampai hanya bersifat politik memasukkan kepentingan partai politik tertentu. Lakukanlah reshuffle berbasis kinerja,” kata Yunarto Wijaya.
